Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan Menteri Luar Negeri Jepang Fujii Hisayuki dalam pertemuan bilateral pada Selasa (3/6/2025). Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi kedua negara di sektor perdagangan, investasi, dan pembangunan berkelanjutan.
Selain itu, Jepang juga menyatakan dukungannya terhadap proses aksesi Indonesia sebagai anggota penuh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Langkah ini semakin menunjukkan komitmen kedua negara dalam memperdalam kemitraan strategis di kancah global.
Dengan sinergi yang terus dibangun, hubungan Indonesia-Jepang diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas kawasan.
Mempercepat Langkah Indonesia Menuju Keanggotaan OECD dengan Dukungan Jepang
Jakarta, Indonesia – Indonesia menunjukkan kemajuan pesat dalam proses aksesi ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Hanya dalam kurun waktu kurang dari setahun sejak menerima Peta Jalan Aksesi, Indonesia telah menyerahkan Memorandum Awal. Target ambisius pun ditetapkan: menyelesaikan seluruh proses aksesi dalam waktu tiga tahun ke depan.
Dukungan signifikan datang dari Jepang, yang aktif membantu Indonesia melalui penyelenggaraan lokakarya dan studi. Salah satu fokus utamanya adalah Konvensi Antisuap OECD, sebuah instrumen krusial yang diharapkan dapat mendorong reformasi tata kelola pemerintahan dan memperkuat kerangka hukum di Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa keanggotaan OECD bukan sekadar integrasi ekonomi. “Ini adalah wujud komitmen kami untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel,” ujar Menko Airlangga, menyoroti dampak positif yang lebih luas dari aksesi ini.
Di sektor ekonomi, hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang juga menunjukkan tren positif. Total nilai perdagangan barang kedua negara pada tahun 2024 mencapai USD35,67 miliar, angka ini bahkan melampaui capaian sebelum pandemi. Ini mengindikasikan kuatnya fondasi ekonomi yang mendukung kerja sama lebih lanjut.
Jalan Mulus Indonesia Menuju OECD: Didukung Penuh Jepang
Bekasi, Jawa Barat – Progres aksesi Indonesia ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) terus menunjukkan sinyal positif. Pemerintah Indonesia, dengan sigap, telah menyerahkan Memorandum Awal dalam waktu kurang dari setahun sejak menerima Accession Roadmap. Kini, Indonesia menargetkan dapat sepenuhnya bergabung dengan OECD dalam tiga tahun ke depan.
Peran Jepang dalam proses ini sangat signifikan. Negeri Sakura tersebut tak hanya memberikan dukungan moral, tetapi juga memfasilitasi lokakarya serta studi yang berkaitan dengan Konvensi Antisuap OECD. Inisiatif ini diharapkan dapat mendorong reformasi tata kelola dan memperkuat sistem hukum yang berlaku di Indonesia.
“Aksesi Indonesia ke OECD bukan hanya tentang terintegrasi secara ekonomi, tetapi juga tentang memperkuat komitmen kami terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel,” jelas Menko Airlangga, menekankan dampak transformatif dari proses ini.
Dari sisi perdagangan, hubungan ekonomi Indonesia-Jepang juga semakin erat. Nilai perdagangan barang di antara kedua negara tercatat mencapai USD35,67 miliar pada tahun 2024, melebihi angka sebelum pandemi. Ini menunjukkan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang kuat, menjadi modal penting dalam kerja sama strategis ini.
Aksesi OECD: Komitmen Transparansi dan Potensi Ekonomi Indonesia-Jepang
Jakarta – Kurang dari setahun setelah menerima Accession Roadmap, Indonesia telah menunjukkan keseriusan dalam proses aksesi ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dengan menyerahkan Initial Memorandum. Target yang ambisius pun telah ditetapkan: menyelesaikan seluruh tahapan aksesi dalam kurun waktu tiga tahun.
Dukungan berarti datang dari Jepang, yang secara aktif berkontribusi melalui penyelenggaraan lokakarya dan studi, khususnya terkait Konvensi Antisuap OECD. Inisiatif ini merupakan upaya strategis untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan dan memperkuat fondasi sistem hukum di Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menggarisbawahi bahwa proses aksesi ini memiliki makna lebih dari sekadar integrasi ekonomi. “Ini adalah wujud nyata dari komitmen kami untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel,” tegas Menko Airlangga.
Di ranah ekonomi, data menunjukkan peningkatan signifikan dalam hubungan dagang bilateral. Total nilai perdagangan barang antara Indonesia dan Jepang pada tahun 2024 berhasil menyentuh angka USD35,67 miliar, melampaui level sebelum pandemi. Angka ini mencerminkan kuatnya kemitraan ekonomi dan prospek cerah ke depan.
Sumber : logisticsnews.com